Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyelenggarakan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa), kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparatur desa, BPD, warga desa khususnya kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya. Sekar Desa diselenggarakan di tiga desa, yaitu Desa Sawahan, Tangkil dan Desa Banjar ketiganya berada di kecamatan Panggul

 

Topik Sekar Desa yang diselenggarakan pada tanggal 19-20 2019 September adalah tentang partisipasi masyarakat melalui pengelolaan pos pengaduan dan aspirasi oleh pemerintah desa. Dalam penyampaian materi, fasilitator (FITRA JATIM) menyampaikan bahwa keberadaan pos pengaduan dan aspirasi masyarakat ini sangat strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam setiap tahapan perencanaan dan pembangunan desa.

 

Selain itu, keberadaan pos pengaduan dan aspirasi ini juga akan membantu pemerintah desa termasuk Badan Permusyawaratan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui pengaduan yang masuk nantinya pemdesa dan BPD dapat mengetahui aspirasi masyarakat, termasuk memudahkan menyusun program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pemerintah desa sendiri sangat mengapresiasi sekar desa yang diselenggarakan oleh FITRA dengan dukungan KOMPAK. “Kami sangat terbantu dengan adanya sekar desa ini, karena pemdes jadi memiliki pengetahuan yang baru” tutur Bapak Tamyis (Kepala Desa Sawahan). “Mengenai pos pengaduan dan aspirasi ini kami juga sangat setuju, bagaimanapun masyarakat desa punya hak untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa. Keberadaan pos pengaduan dan aspirasi ini akan menjadi media yang memudahkan warga desa untuk menyampaikan masukan dan pengaduan kepada pemdes”, jelasnya lebih lanjut.

 

Dalam Sekar Desa disepakati untuk mengelar pekan pengaduan yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama BPD, pekan pengaduan ini sendiri dimaksudkan untuk mensosialisasikan keberadaan pos pengaduan dan aspirasi. Masyarakat desa di tiga desa diharapkan dapat menyampaikan pengaduan melalui kotak aspirasi dan pengaduan yang telah disediakan. Selanjutnya pemdes akan mecatat dan melakukan pemilahan terhadap pengaduan yang masuk.

 

Untuk menyelesaikan pengaduan, Pemerintah desa dan BPD akan melakukan Musyawarah Desa (Musdesa). Tindak lanjut pengaduan akan disesuaikan dengan kewenangan desa, sementara pengaduan yang tidak bisa ditangani desa karena bukan kewenangannya, maka pengaduan dan aspirasi akan disampaikan kepada institusi yang terkait.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *