LAMONGAN (wartamerdeka.info) – Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti ini, keberadaan BUMD/Perumda di suatu daerah (kabupaten/kota) biasanya rentan terseret kedalam permainan dukung mendukung sang calon.

 

Keberadaan BUMD/Perumda yang seharusnya fokus di bidang pengembangan ekonomi masyarakat dan mengumpulkan dana untuk pembangunan daerah melalui pengiriman PAD dimanfaatkan oleh bacalon tertentu kedalam politik dukungan.

 

Di Lamongan, misalnya, situasi seperti itu, tidak diragukan lagi. Posisi BUMD/Perumda, ada Bank Daerah Lamongan (BDL), Perumda Pasar Lamongan, PDAM dan PD Aneka Usaha, sulit untuk tidak disebut terseret kedalam politik dukung mendukung calon.

 

Kordinator Fitra Jatim, Dahlan mewanti wanti, pada musim menjelang pilkada BUMD dan Perumda jangan dijadikan lahan untuk kepentingan politik sesaat.

 

“BUMD dan Perumda harus tetap profesional dalam menjalankan roda usaha, dan jangan mudah terlibat atau melibatkan diri pada politik pilkada,” ungkap Dahlan, hari ini.

 

Menurut dia, BUMD dan Perumda jangan disalahgunakan, apalagi selama ini, keberadaan BUMD atau Perumda belum banyak membantu peningkatan dan pengembangan ekonomi di wilayahnya.

 

“Itu sangat beresiko, apalagi hampir dipastikan sejauh ini, keberadaan BUMD atau Perumda belum banyak membantu pemerintah daerah dalam usaha pengembangan dan pembangunan ekonomi diwilayahnya. BUMD atau Perumda selalu dipolitisasi,” jelasnya.

 

Dahlan bahkan menyebut jika selama ini, kontribusi yang diberikan oleh BUMD atau Perumda disuatu daerah masih sangat kecil sehingga penting untuk tetap fokus pada tugasnya, dan jangan terseret kedalam pusaran arus politik dukung mendukung.(Mas)

 

 

Berita ini disalin dari : http://www.wartamerdeka.info/2020/02/jelang-pilkada-lamongan-fitra-jatim.html

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *