Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Kejaksaan RI belum berjalan maksimal, paling tidak itu tergambar dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) atas implementasi PBK di beberapa kejaksanaan negeri (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati).

 

Berdasarkan temuan FITRA, celah pelaksanaan PBK diantarannya rendahnya serapan anggaran sementara out put kinerja melebihi target. Selain itu juga ditemukan banyak kegiatan yang direncanakan tetapi tidak teranggarkan, disisi yang lain terdapat anggaran yang tidak terserap karena kegiatan tidak terlaksana.

 

Tidak maksimalnya pelaksanaan PBK ini terletak pada kompetensi sumber daya manusia di Kejaksaan berkaitan dengan perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, revisi anggaran hingga laporan pertanggungjawaban anggaran. Hal ini tentunya akan menghambat kerja-kerja Kejaksaan dalam menjalan tugas menangani kasus baik berkaitan dengan tugas penuntutan kasus pidana umum dan pidana khusus, selain juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran kejaksaan.

 

Di latarbelakangi hal tersebut, FITRA berkerjasama dengan Kejaksaan Agung dan IJRS serta didukung oleh IDLO mengadakan workshop penguatan kapasitas aparatur kejaksaan RI selama tiga hari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara melalui penganggaran berbasis kinerja (PBK).

 

 

Workhsop yang diselenggarakan selama tiga hari diikuti perwakilan dari Kejati, Kejari dari Jatim, NTB, Kalbar, Sumatera Selatan, Sumatera Utara menghadirkan nara sumber dari Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Juga Bappenas.

 

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) FITRA, Misbah Hasan, pelaksanaan workshop ini merupakan upaya bersama antara CSO dan kejaksaan untuk meningkatkan kualitas aparatur kejaksaan dalam menangani perkara-perkara, selain itu juga diharapkan adanya peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara di Kejaksaan.

 

Lebih jauh, Yenti Nurhidayati Manager Knowledge Management Seknas FITRA yang juga fasilitator dalam pelatihan ini menyampaikan, bahwa Kejaksaan merupakan salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia oleh karena itu penting untuk membangun intergritas, anggaran yang memadai serta Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga akan terwujud pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif terhadap kelompok-kelompok marginal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *