Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesungguhnya dapat memainkan peranan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui APBD pemerintah daerah dapat menyusun program- program pembangunan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan.

Salah satu tantangan pembangunan yang di hadapi di Kabupaten Tuban adalah masih tingginya angka kemiskinan, sehingga sudah seharusnya sumber daya yang dimiliki termasuk APBD ini difokuskan untuk menurunkan angka kemiskinan. Tahun 2020 merupakan tahun menjelang berakhirnya periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, yang seharusnya APBD ini difokuskan untuk menurunkan angka kemiskinan sebagaimana target yang telah di tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tantangan lainnya adalah, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif. Saat ini Kabupaten Tuban sudah bergerak dari daerah agraris menuju daerah industri. Hal ini perlu menjadi perhatian serius supaya keberadaan industri ini membawa dampak peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Tuban. Dengan memiliki SDM yang kompetitif, masyarakat Tuban dapat benar-benar ikut merasakan dan menikmati keberadaan industrialisasi terutama masyarakat menengah ke bawah.

POTRET RAPBD 2020

  1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan dokumen RAPBD 2020, Pemeritah Daerah memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp. 2,238 triliun atau meningkat sebesar Rp. 190,196 miliar jika dibandingkan dengan APBD tahun 2019. Jika dicermati, perolehan pendapatan daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 564.652.626.322,73 atau 25 % dari total pendapatan daerah, dana perimbangan sebesar Rp. 1.193.916.409.000,- atau 53 % dari total pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 480.275.738.000,- atau 21 % dari total pendapatan daerah.

Proporsi pendapatan tersebut menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah masih mengantungkan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara pendapatan yang bersumber dari PAD masih kecil kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Hal ini tentu akan mempengaruhi keleluasaan pemerintah daerah untuk mengelola anggaran daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Karena semakin rendahnya PAD, akan semakin memperkecil ruang fiscal daerah.

Selanjutnya jika cermati lebih jauh lagi, perolehan pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar diperoleh dari Pajak Daerah yakni sebesar Rp. 322,506,600,000,- atau 57 % dari total PAD, sebagian besar lagi diperoleh dari Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 193,456,395,305,- atau 34 % dari total PAD. Sementara itu proyeksi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya sebesar Rp. 11,857,711,437,73 atau 2,1 % dari total PAD. Retribusi daerah diproyeksi menyumbang PAD Sebesar Rp. 36,831,919,580 atau 6,52 %.

Jika melihat proporsi PAD diatas, sekiranya perlu adanya penjelasan lebih jauh mengapa pengelolaan kekayaan daerah masih diproyeksikan sangat rendah ?. Selanjutnya juga, proyeksi retribusi daerah juga menurun jika dibandingkan dengan APBD 2019. Hal ini penting karena PAD merupakan salah satu indicator keberhasilan pembangunan daerah terutama berkaitan dengan pembangunan ekonomi local. Selain itu juga Pengelolaan Kekayaan daerah salah satunya merupakan hasil usaha daerah, artinya semakin kecil sumbangan pos ini ke PAD menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah belum maksimal dalam mengenjot perolehan PAD.

  1. Belanja Daerah

Belanja Daerah dalam RAPBD 2020 ini diproyeksikan sebesar Rp. 2,334,745,151,507,40 dan jika dibandingkan dengan APBD tahun 2019 proyeksi belanja ini mengalami penurunan sebesar Rp. 146,198,432,193,27. Belanja daerah tersebut, akan dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 1,278,230,274,699,39 atau 54,74 % dari total belanja daerah. Selanjutnya Belanja Langsung sebesar Rp. 1,056,514,876,808,01 atau 45 % dari total belanja daerah.

Belanja tidak langsung dipergunakan untuk belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 729,222,605,049,65 atau 31,23 % dari total belanja daerah, hal ini patut diapresiasi karena pemerintah daerah berhasil menurunkan anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ini. Di APBD 2019 anggaran gaji dan tunjangan ini mencapai 36, 66 %.

Akan tetapi jika dilihat lebih jauh, belanja tidak langsung ini menganggarkan belanja hibah dan bansos yang masih cukup besar dan mengalami peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan APBD 2019. Belanja Hibah pada tahun 2020 ini diproyeksikan sebesar Rp. 106,098,810,000,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 42,770,570,000 jika dibandingkan dengan APBD 2019 yang sebesar Rp. 63,328,240,000. Sementara belanja bantuan social tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 11,046,720,000,- meningkat sebesar Rp. 3,045,520,000 dari APBD tahun 2019 yang sebesar Rp. 8,001,200.000,-. Peningkatan kedua pos belanja ini patut dijelaskan urgensinya, karena kedua pos belanja ini selain tingkat akuntabilitasnya rendah juga rawan dipolitisasi apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada.

Sementara Belanja Langsung yang merupakan belanja yang berkaitan dengan program dan kegiatan, di RAPBD 2020 ini direncanakan sebesar Rp. 1,056,514,876,808,01 atau 45,25 % dari total belanja daerah. Belanja langsung ini akan dipergunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 181,523,100,927,- atau 7,77 % dari total belanja daerah, selanjutnya dipergunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 481,028,628,357,87 atau 20,60 % dari total belanja daerah sedangkan belanja modal sebesar Rp. 393,963,147,523,14 atau hanya 16,87 % dari total belanja daerah.

Perlu adanya penjelasan belanja modal selain secara prosentasenya lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja barang dan jasa juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBD 2019. Terjadi penurunan sebesar Rp. 11,887,716,230,32 dari APBD 2019 yang sebesar Rp. 405,850,863,753,46.

Selain catatan secara makro dari RAPBD 2020 diatas, selanjutnya juga beberapa pos belanja dibeberapa dinas atau OPD yang diperlukan penjelasan efektifitas, efesiensi serta out dari program dan kegiatan yang dicantumkan, diantaranya seperti :

  • Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya di Dinas Pendidikan sebesar Rp. 2,104,935,000,- anggaran yang sebesar ini perlu dijelaskan dipergunakan untuk berapa banyak pakaian dinas serta siapa yang akan memperoleh pakaian dinas ini. Hal ini penting karena hampir setiap tahun pengadaan pakaian dinas ini selalu muncul, selain ini agar jelas out putnya dan tidak hanya sekedar program atau kegiatan rutin
  • Pemberian insentif pendidik PAUD formal dan non formal sebesar Rp. 7,150,800,000 dan Penyediaan jasa pegawai tidak tetap dan Guru tidak tetap sebesar Rp. 18,244,220,000. Perlu dijelaskan berapa pendidik PAUD yang akan mendapatkan isentif dan berapa jasa pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap yang akan diadakan sehingga dapat diukur tingkat efesiensi dan efektifitas alokasi anggaran yang direncanakan?
  • Program peningkatan pengelolaan Keuangan pemerintah desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga berencana, perlu disampaikan bentuk fasilitasi yang akan dilakukan sehingga dialokasikan sebesar Rp. 3,527,673,751

Berangkat dari analisis terhadap potret RAPBD 2020 Kabupaten Tuban tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memwujudkan APBD yang proposional untuk membiayai tujuan pembangunan :

  1. Pemerintah daerah perlu untuk mengoptimalkan sumber penerimaan PAD terutama untuk pajak dan restribusi. Melalui mengkaji kembali kebijakan pajak dan daerah, mengidentifikasi apakah ada potensi kebocoran. Kemudian juga perlu untuk menggali sumber objek pajak dan retribusi baru dengan tidak menambah beban masyarakat dan tidak mempengaruhi dunia usaha di Kabupaten Tuban
  2. Perlu adanya optimalisasi sumber pembangunan diluar APBD, seperti mendorong keterlibatan sector swasta untuk mensinergikan program mereka dengan prioritas pembangunan daerah
  3. Pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah untuk melakukan efesiensi belanja daerah. Misalnya melakukan penghematan dari belanja barang dan jasa, kemudian ditambahkan ke belanja modal sehingga APBD bisa secara efektif untuk mendanai program prioritas daerah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *