Oleh: Wawan Purwadi
Banyaknya sumberdaya di Indonesia membuat pemerintah menjadi terbuka untuk mendorong setiap desa memiliki usaha secara mandiri. Harapan besar yang disandarkan oleh Presiden Joko Widodo (JOKOWI) dalam Nawacita salah satunya adalah membangun indonesia dari pinggiran. Yakni mewujudkan masyarakat mandiri dalam meningkatkan perekonomian Desa atau membangun desa dari pinggiran. Dalam UU Desa No 06 Tahun 2014, Desa mempunyai kewenangan untuk mendirikan dan mengelola usaha Desa, yang di sebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dapat dikelola oleh desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa itu sendiri dan proses operasionalisasi di kontrol bersama oleh BPD, pemerintah desa dan anggota masyarakat.

BUMDesa memiliki empat tujuan; pertama, meningkatkan perekonomian masyarakat desa. kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Ketiga, mengoptimalkan sumberdaya alam untuk kebutuhan masyarakat. Keempat, menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Secara rinci landasan hukum sebelum adanya UU No 06 Tahun 2016 sebagai berikut; UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, tepatnya pada pasal 213 ayat 1 yang berbunyi “Desa dapat mendirikan Badan Usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa”. Sedangkan untuk PP No 72 Tahun 2005 tentang desa ada beberapa pasal yakni, pasal 78 dan pasal 79 yang memaparkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha milik desa yang dikelola oleh desa itu sendiri. Permodalan BUMDes berasal dari, pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, pinjaman dari berbagai pihak dan kerjasama dan bagi hasil dengan pihak lain.

Berikut beberapa dasar hukum BUMDes;
1. UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Pasal 87 – 90);
2. UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. PP No. 2 Tahun 2014 ttg Perbup atas UU 23/2014;
4. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 132 –
142);
5. Permendes No 2 Th 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Bersama
6. Permendes No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,
7. Permendes No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan;
8. Permendes No 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020;

Dari regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Saya melihat bahwa hanya dari sekian persen saja desa yang siap membuat BUMDes, desa masih belum mampu menangkap peluang bisnis yang ada di dalam desa itu sendiri. Sehingga target pemerintah untuk mendorong desa meningkatkan pendapatan desa masih jauh dari harapan. Dengan jauhnya harapan tersebut, pendapatan itu berpengaruh juga terhadap pemerintah desa. Karena antara target dan realisasi tidak sesuai.

Desa harus sadar betul bahwa, pendapatan desa juga berpengaruh terhadap pendapatan Negara. Jika pendapatan Negara menurun, maka secara otomatis pendapatan desa juga berkurang. Karena Bagi Hasil yang dibagikan keseluruh desa itu juga pendapatan dari beberapa aspek pendapatan, baik usaha milik negara, retribusi, pajak dan sebagainya.

Ini yang dimaksud, jika desa mampu membaca peluang yang ada di desa maka dengan semangat untuk mewujudkan ekonomi mandiri akan menjadi kekuatan ekonomi nasional, yaitu dengan mendirikan BUMDes. Dengan catatan bahwa desa harus benar-benar melihat kekurangan dan kelebihan yang ada pada desa itu sendiri. Sehingga bisa meminimalisir resiko kerugian atas usaha yang didirikan.

Bagi saya desa adalah pondasi ekonomi indonesia untuk meningkatkan pembangunan yang berkesinambugan. Tapi, yang harus di tegaskan adalah keberanian pemerintah desa untuk mengambil sikap yang sudah diberikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat dalam megelola dana desa (DD) sebaik mungkin. Masyarakat desa juga harus ditegaskan bahwa Dana Desa (DD) tidak hanya melulu pembangunan berbentuk fisik.

Ini artinya menset masyarakat masih sebatas konsumtif dan kebutuhan yang berjangka pendek dalam menerjemahkan fungsi dan kegunaan dana desa. Melihat kondisi demikian pemerintah desa harus memberikan pemahaman bahwa desa mempunyai peluang besar untuk menggali sumberdaya desa setempat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari pada setiap tahun harus membangun jalan, draenase, tembok penahan jalan (TPJ) dan lain-lain.

Seharusnya pemerintah desa memberikan pemahaman dengan adanya BUMDes, perekonomian masyarakat akan tertolong. Mengurangi pengangguran, kesenjangan sosial dan bahkan pemerintah desa sendiri akan mempunyai pendapatan yang dapat meningkatkan pendapatan desa. Atau kalau kita katakan adalah Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan tersebut dapat dikelola kembali oleh desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *